Refleksi Pers 2025 PWI & DKP Sumut, PWI akan Tingkatkan Kualitas dan Pemahaman KEJ 

Medan, MPOL - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) akan tingkatkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) kepada wartawan di Sumut. Sebab, kepatuhan terhadap KEJ masih rendah.

Baca Juga:

• Gemerlap Tao Toba Jou-Jou Ternoda Pembatasan Wartawan, PWI Samosir Bereaksi
• PWI Beri Kesempatan KTA Yang Mati Lebih Dari Setahun Diaktifkan Kembali 
• PWI dan AFPI Perkuat Literasi Pindar, Pers Didorong Jadi Garda Terdepan Edukasi Publik Lawan Pinjol Ilegal

Hal itu terungkap dalam Refleksi Pers 2025 yang digelar PWI Sumut dan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut di Sekretariat PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan, Selasa (20/1/2026).

Hadir saat itu Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, Ketua DKP PWI Sumut Wardjamil, Sekretaris PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Sekretaris DKP Agus S Lubis serta pengurus harian PWI Sumut dan anggota DKP.

Ketua DKP PWI Sumut, Wardjamil, menyampaikan Refleksi Pers menyangkut 4 hal, yakni eksistensi pers, peranan, kontribusi dan kualitas pers. Selain itu, juga menyangkut sisi kemerdekaan pers, etika profesi, integritas dan KEJ.

Memang, kata Wardjamil, tingkat ketaatan pers pada etika profesi di tahun 2025 cukup baik. "Walaupun ada satu dua media kurang peduli pada KEJ. Terbukti, ada bantahan dari publik karena berita tidak benar dan kurang verifikasi," kata Wardjamil.

Karena itu, Wardjamil, meminta agar ketaatan wartawan pada KEJ ditingkatkan. Hal ini menyangkut integritas media sekaligus pemahaman penerapan hukum pers. Sebab, penjabaran terhadap kemerdekaan pers itu masih sangat sedikit di mengerti oleh wartawan.

"Masih terjadi salah pengertian penjabaran UU KIP, UU ITE juga pasal KUHP dan Hak Tolak. Bahkan, dalam satu media Hak Jawab terus berulang akibat berita dengan subjek dan objek sama," ungkapnya.

Untuk itu, Wardjamil, menyarankan agar PWI Sumut dapat membuat sebuah lembaga diklat, sehingga pemahaman etika profesi itu dapat terus menerus dilaksanakan. "Sifat lembaga ini otonom langsung di bawah Ketua PWI. Keberadaan lembaga ini tidak akan mengurangi peran besar Wakil Ketua Bidang Pendidikan," katanya.

Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengapresiasi Refleksi Pers 2025 yang dilaksanakan DKP. Hal ini menjadi langkah baik bagi wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik lepas dari jeratan pidana. "Masukan DKP sangat berharga sekali bagi kami (PWI, red). Kiranya kegiatan seperti ini dapat kita lakukan setiap tahun," harap Farianda.

Farianda mengaku, PWI ke depan lebih fokus kepada pendidikan, dengan melakukan berbagai bentuk pelatihan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Sumut, khususnya anggota PWI yang hampir mencapai 1000 orang," sebutnya.

Di sisi lain, Farianda, tidak menampik masih banyak kasus- kasus kriminal menimpa wartawan di Sumut. "Alhamdulillah, kita apresiasi pihak Kepolisian yang telah menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Namun, masih ada juga kasus wartawan di Labuhanbatu atas nama, Junaidi Marpaung, masih belum selesai, bahkan belum P21. Kepolisian harus menuntaskan kasusnya hingga ke sampai ada putusan pengadilan," pinta Farianda.

Pada bagian akhir, baik Wardjamil maupun Farianda Putra Sinik sepakat bahwa kritik pers bagian kontrol sosial sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999. "Setajam apapun kritik pers, harus dengan data dan fakta serta tanpa itikad buruk. Pihak manapun harus jernih menanggapi kritik media," ujar Farianda. ***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News