JTP Kritisi Pengembangan Pariwisata Dalam Pertemuan PPID APKASI

Taput, MPOL-‎Bupati Taput Dr. JTP Hutabarat berikan masukan kritis tentang pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara pada rapat implementasi dan tindak lanjut penyelenggaraan Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel AsiaLink, Batam, pada Jumat (17/04/2026).

Baca Juga:

• JTP Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Optimal di Wilayah Terpencil Parmonangan
• Pastikan Pemulihan Cepat, JTP Kunjungi Warga Terdampak Angin Puting Beliung di Sipoholon
• Melalui Halal Bihalal, JTP Jalin Kebersamaan Dengan Warga Luat Pahae

Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi daerah untuk memperkuat akses ke jaringan investor internasional melalui kolaborasi dengan International Business Association (IBA).
‎
‎Program PPID, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada Januari 2026 lalu, bertujuan memfasilitasi kabupaten di seluruh Indonesia dalam mempercepat ekspor komoditas unggulan dan menarik investasi berkualitas‎Dalam sesi diskusi, Bupati JTP Hutabarat memberikan masukan kritis mengenai pengembangan sektor pariwisata daerah.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berperan sebagai lokomotif utama melalui stimulus APBD sebelum sektor swasta masuk.

‎"Sektor pariwisata tidak bisa serta-merta mengandalkan swasta di tahap awal. Pemerintah harus hadir memberikan kontribusi, setidaknya 50% melalui APBD untuk pembangunan fasilitas dan penyelenggaraan agenda kegiatan demi menggairahkan pasar," ungkapnya.
‎
‎JTP juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar-kementerian agar dukungan infrastruktur pariwisata berjalan beriringan dengan promosi daerah.
‎
‎Selain pariwisata, bupati juga menyoroti aspek pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis, seperti rumah sakit.

Meemberikan pandangan mengenai efisiensi skema pendanaan melalui PT SMI dibandingkan perbankan konvensional.

‎"Mekanisme melalui PT SMI dinilai lebih efektif karena menggunakan sistem transfer yang terintegrasi dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

" Hal ini memberikan kemudahan dan kepastian dalam manajemen penarikan dana dibandingkan skema pinjaman biasa yang cenderung lebih membebani fiskal daerah," tegasnya.
‎
‎Kehadiran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam forum ini juga diperkuat dengan pemilihan ruang gerai di gedung PPID yang akan berfungsi sebagai etalase permanen potensi daerah.

Keberadaan gerai ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan UMKM lokal dengan menghubungkan produk unggulan Tapanuli Utara langsung kepada pembeli (buyer) luar negeri yang kredibel.
‎
‎Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M. Si serta jajaran Dinas Penanaman Modal dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara guna memastikan implementasi kerja sama investasi berjalan optimal.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News