86 Warga Binaan Lapas Pangururan Dapat Remisi HUT ke-81 RI

Samosir, MPOL - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Samosir menyerahkan remisi umum kepada 86 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Pangururan, Senin (17/8/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Samosir Gelar Pisah Sambut Kajari, Bupati Samosir Apresiasi Kinerja Satria Irawan
• Pemkab Sergai Gelar Perlombaan Trup Gembira Antar-Perangkat Daerah
• Kado JTP Dalam Menyambut Kemedekaan RI ke 81, Perpanjang Masa Tugas PPPK di Wilayah Terisolasi

Penyerahan remisi tersebut merupakan bagian dari program pemberian remisi umum dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menerima remisi umum, sebanyak dua warga binaan juga mendapatkan pengurangan masa pidana melalui program subsider selama empat bulan.

Dalam sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang dibacakan Bupati Samosir, disampaikan bahwa pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga bagian dari upaya memenuhi hak warga binaan selama menjalani masa pidana.

"Setiap hak warga binaan harus dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan," demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ditekankan pula bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi refleksi bersama untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas III Pangururan, Binur Sitanggang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Samosir serta jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir yang selama ini turut mendukung pembinaan warga binaan.

Menurutnya, kerja sama lintas instansi sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan dan pembinaan di Lapas Pangururan, khususnya dalam bidang kesehatan.

"Selama ini beberapa dinas bekerja sama dengan kami, terutama Dinas Kesehatan yang senantiasa siap ketika warga binaan mengalami sakit. Tenaga medis juga siap membantu kami," ujarnya.

Binur menjelaskan, Lapas Pangururan saat ini belum memiliki tenaga medis sendiri, namun tetap diwajibkan memiliki klinik yang memenuhi ketentuan dan perizinan. Pihaknya menargetkan proses penyelesaian izin klinik tersebut pada Oktober mendatang.

Ia berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir dapat diberikan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan kelancaran proses perizinan klinik.

"Harapan kami, ketika proses perpanjangan nanti dapat dipermudah. Salah satunya terkait SDM. Kehadiran Bapak Bupati kami harapkan dapat membantu mempermudah hal tersebut karena izin kami sebentar lagi, bulan Oktober, akan berakhir," katanya.

Binur juga menyebutkan bahwa sekitar 80 persen warga binaan di Lapas Pangururan merupakan putra-putri asal Samosir. Karena itu, menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan Lapas Pangururan sangat dibutuhkan.

Ia berharap dukungan Pemkab Samosir tidak hanya dalam aspek pelayanan, tetapi juga peningkatan sarana dan prasarana Lapas.

"Kalau kita melihat situasi Lapas, harapan kami kiranya ada perhatian bagaimana ini bisa lebih menunjang pembinaan. Kami berharap adanya rehabilitasi bangunan dan dukungan melalui hibah dari Pemerintah Kabupaten Samosir," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Pangururan juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Samosir dan pihak pengamanan yang selama ini membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan proses pembinaan dan pemberian remisi secara transparan serta tanpa pungutan.

"Dalam proses pembinaan, termasuk ketika usulan remisi, kami tidak meminta apa pun untuk pengurusan. Itu kami haramkan," tegasnya.

Terkait pemberantasan narkoba, Binur menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen menjaga Lapas Pangururan agar bersih dari narkoba dan peredaran telepon seluler ilegal.

"Yang penting bagi kita, Lapas ini bersih dari narkoba dan handphone. Semua itu tidak luput dari peran serta masyarakat bersama Forkopimda," ujarnya.

Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Karena itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait kebutuhan sarana, prasarana dan lahan yang dinilai dapat menunjang program pembinaan di Lapas Pangururan.

"Masih banyak yang perlu kita benahi. Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait agar Lapas ini bisa lebih ditingkatkan, terutama masalah sarana dan lahan yang nantinya pasti akan menunjang pembinaan yang kami lakukan," pungkasnya. (TS)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News