Kamis, 27 Agustus 2026

Pendapatan Sergai 2026 Naik 286 Miliar, Didorong untuk Prioritas Pembangunan

Abdul Rahman Manik - Kamis, 27 Agustus 2026 21:06 WIB
Pendapatan Sergai 2026 Naik 286 Miliar, Didorong untuk Prioritas Pembangunan
Bupati Sergai, Darma Wijaya (kanan) menyerahkan Rancangan P-APBD Kabupaten Sergai Tahun Anggaran 2026 kepada Wakil Ketua DPRD Edi Resmanto disaksikan Ketua DPRD Togar Situmorang.
Serdang Bedagai, MPOL - Pendapatan daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) alami peningkatan atau kenaikan Rp286.010.080.452 dari Rp1.542.544.353.846 menjadi Rp1.828.554.434.298.

Baca Juga:
Hal tersebut paparkan ‎Bupati Sergai H. Darma Wijaya saat menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sergai Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sergai, di Sei Rampah, Rabu (26/8/2026).

Kenaikan terbesar berasal dari pendapatan transfer. Nilainya meningkat dari sekitar Rp1.284.537.706.773 menjadi Rp1.565.617.787.225 atau bertambah sekitar Rp281.080.080.452.

‎Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sekitar Rp4.930.000.000, dari Rp258.006.647.073 menjadi Rp262.936.647.073.

‎Dalam nota pengantar yang disampaikan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Bupati Darma Wijaya menegaskan perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan dinamika pelaksanaan anggaran berjalan, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan pembangunan daerah.

‎Menurut Bupati, penyesuaian anggaran tersebut diarahkan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal dengan mempertimbangkan prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

‎"Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," kata Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik dalam penyampaian nota keuangan.

Bupati menjelaskan, penyesuaian pendapatan tersebut antara lain berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta transfer ke daerah.

‎Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian target PAD dan memasukkan program serta kegiatan prioritas perangkat daerah yang sebelumnya belum teralokasi dalam PPAS 2026.

‎Di sisi belanja, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan dari Rp 1.508.750.795.274 menjadi Rp 1.840.902.548.635, atau bertambah sebesar Rp 332.151.753.361.

‎Kenaikan tersebut antara lain berasal dari belanja operasi yang semula sebesar Rp 1.170.893.150.968 menjadi Rp 1.253.875.237.754, atau meningkat Rp 82.982.086.786.

‎Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan signifikan, dari semula Rp 60.387.427.606 menjadi Rp 256.864.192.360. Dengan demikian, belanja modal bertambah sebesar Rp 196.476.764.754.

‎Selain itu, belanja tidak terduga meningkat dari Rp4.000.000.000 menjadi Rp5.721.388.621, atau bertambah Rp1.721.388.621.

‎Adapun belanja transfer naik dari Rp 273.470.216.700 menjadi Rp 324.441.729.900, atau meningkat sebesar Rp 50.971.513.200.

‎Dengan perubahan tersebut, total belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 menjadi Rp 1.840.902.548.635.

‎Menurut Bupati, belanja daerah harus memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

‎Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan belanja pada sejumlah sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.

‎Belanja juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, meningkatkan mitigasi bencana, memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pertumbuhan ekonomi 5,78 persen

‎Dalam kesempatan tersebut, Bang Wiwik juga menyoroti perkembangan ekonomi Sergai. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I 2026 mencapai 5,78 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

‎Pemerintah daerah, kata Bang Wiwik, terus mendorong pertumbuhan melalui sejumlah program, antara lain pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin, penguatan UMKM dan IKM, digitalisasi pemasaran, serta pengembangan sistem pertanian terintegrasi.

‎Pemerintah juga menjalankan program Pembentukan Petani Muda Milenial, Gerakan Sawah Mandiri, dukungan alat dan mesin pertanian, serta penyelenggaraan kegiatan budaya dan olahraga untuk mendukung sektor pariwisata.

‎Pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik juga disebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memudahkan masuknya investasi ke Tanah Bertuah Negeri Beradat.

‎Perubahan APBD 2026 juga mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana. Pemerintah daerah meningkatkan alokasi belanja tidak terduga dari Rp 4 miliar menjadi sekitar Rp5.721.388.621, atau bertambah sekitar Rp1.721.388.621.

‎Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana, termasuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai penyesuaian transfer ke daerah terdampak bencana.

Bupati juga menyebut penetapan status tanggap darurat bencana banjir di sejumlah kecamatan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyesuaian anggaran.

‎Selain belanja operasi dan modal, belanja transfer juga mengalami peningkatan.

‎Dalam rancangan perubahan APBD 2026, belanja transfer meningkat dari Rp 273.470.216.700 menjadi Rp 324.441.729.900, atau bertambah sebesar Rp 50.971.513.200.

‎Sementara itu, pemerintah daerah mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 46.141.672.909 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

‎Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 33.793.558.572.

Bupati berharap pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif. Ia menilai perbedaan pandangan dalam proses pembahasan merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

‎"Setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang ditetapkan nantinya harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan Kabupaten Sergai yang maju, tangguh, dan berkelanjutan," ujar Bupati.

‎Ia juga meminta DPRD memberikan saran, masukan, dan koreksi terhadap rancangan perubahan APBD tersebut agar pembahasannya dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

‎"Kami berharap seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan perubahan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar anggaran yang ditetapkan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

‎Turut hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Kab. Sergai Togar Situmorang, para Wakil dan Anggota DPRD Kab. Sergai, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan perwakilan OPD terkait. (ARM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru