Terkait Proses PAW Anggota DPRD Sumut, Gerindra Laporkan KPU ke Bawaslu

Medan, MPOL - DPD Partai Gerindra Sumut melaporkan KPU Sumut ke Bawaslu, Rabu (10/1/2024), terkait proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRDSU Aulia Agsa.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Tersangka UU ITE di Polda Sumut
• DPRD Sumut Rekomendasikan Perpanjangan HGU PT Bridgestone Yang Berakhir Sejak 2022 KeKementrian ATR/BPN
• Bendum Gerindra Sumut Meriyawati Amelia Prasetyo (Bunda Yin) dan CEO Sumut24 Rianto Dorong Gagasan KOMID Dukung Prabowo

"Iya kita laporkan KPU Sumut terkait penetapan DCT Aulia Agsa sebagai DPRD Sumut," kata Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPD Gerindra Sumut Irwansyah Gultom, Rabu (10/1/2024).

Sebelumnya Gerindra Sumut menyurati KPU Sumut mempertanyakan penetapan Aulia Agsa sebagai DCT dari Partai NasDem. KPU Sumut saat itu katanya menyatakan Aulia Agsa sebagai DCT dari Partai NasDem berdasarkan surat pemberhentian DPP Gerindra terhadap Aulia Agsa.

"Itulah masuknya administrasi pendaftaran sebagai anggota caleg dulu di KPU. Dari surat itu lah akhirnya ditetapkan sebagai DCT," ucap Irwansyah.

Sehingga sikap KPU menetapkan Aulia Agsa sebagai DCT menjadi ambigu. Karena Aulia juga melakukan gugatan terhadap pemberhentiannya oleh Gerindra. Sementara surat pemberhentian Aulia itu malah menjadi dasar penetapannya DCT.

"Yang menjadi polemik adalah di satu sisi Aulia Agsa mendaftarkan sebagai DCT karena sudah diberhentikan oleh Gerindra di Agustus. Namun di sisi lain, Aulia Agsa menggugat pemberhentian dirinya dari Gerindra. Hal ini kan menjadi persoalan. Ada ambigu. Di satu sisi ia menerima pemberhentiannya oleh Gerindra sehingga KPU meloloskan sebagai DCT. Tapi di sisi lain dia tidak mau diberhentikan, menolak diberhentikan," ujarnya.

Oleh karena itu, Gerindra meminta agar KPU mengkoreksi kembali soal penetapan DCT Aulia Agsa jika ada masalah. Sebab, berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU harus mengedepankan azas kepastian hukum.

"Ini kita minta agar KPU untuk mengklarifikasi dan mengkoreksi kembali DCT, apabila suatu dokumen dalam keadaan yang bermasalah dengan hukum. Padahal PKPU Nomor 10 Tahun 2023 harusnya ada azas kepastian hukum. Sehingga kami anggap KPU tidak menerapkan azas kepastian hukum. Sehingga terjadi seperti ini," tutupnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumut Aulia Agsa menggugat mantan partainya, Gerindra sebesar Rp5,5 miliar. Aulia melayangkan gugatan tersebut karena merasa nama baiknya tercemar akibat pemecatan tersebut.

Gugatan itu sendiri teregistrasi dengan Nomor: 967/Pdt-Sus-Parpol/2023/Pn Mdn. Aulia menggugat DPP Partai Gerindra dan DPD Gerindra Sumut.

Akibat gugatan itu, Aulia Agsa tidak bisa di-PAW meskipun sudah ada pemecatan dari Gerindra. Bahkan sudah bergabung dengan Partai NasDem dan menjadi caleg NasDem.

"Info dari Sekwan begitu (Aulia mengajukan gugatan sehingga tidak bisa PAW)," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo kepada media, Selasa (12/12/2023) lalu.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News