Dirut PT PASU Sebut Dirinya Dikriminalisasi dalam Perkara Dugaan Korupsi Rp141 Miliar
Medan, MPOL &mdash Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyebut dirinya mengalami kriminalisasi perd
Hukum
Medan, MPOL - Otoritas Jasa Keuangan menggelar Evaluasi Program Kerja dan Capacity Building TPAKD Se Sumatera Utara di JW Marriot Hotel, Rabu (4/12/2024).
Baca Juga:
Pj Sekda M Armand Effendy Pohan, mewakili Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf Pj Gubsu Agus Fatoni yang tidak dapat hadir dalam acara ini. M Armand mengucapkan rasa syukur karena kegiatan ini dapat terlaksana dan berterima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memfasilitasi acara ini.
Percepatan akses keuangan daerah sangat dibutuhkan. Literasi dan edukasi dibutuhkan hingga dibentuk tim tuk mencapai instrumen keuangan bagi masyarakat. Setiap kebijakan memberikan dampak optimal keuangan di daerah.
"Hasil evaluasi saat ini akan menjadi bahan masukan untuk merancang program ke depan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan ke depan bagi TPKAD," jelasnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien dalam sambutannya mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mendorong ketersediaan akses keuangan, melihat potensi daerah serta mendukung program pemerintah dalam bidang literasi dan inklusi keuangan.
Beliau menjelaskan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 8% dan membutuhkan dana 57 T. Tim Percepatan Keuangan Akses Daerah memiliki slogan 3K, yaitu Komitmen, Kolaborasi dan Keberlanjutan.
Dalam sektor Perbankan, terjadi peningkatan stabil dan konsisten. 100% dana disalurkan ke masyarakat. Hal ini terjadi karena terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap bank.
Untuk penyaluran kredit bertumbuh 8,35% dengan nilai 275 T, tumbuh 8,35%. Penyaluran kredit ini lebih banyak digunakan pada modal kerja. Untuk UMKM, penyaluran kredit meningkat sebesar 79,91 T, mengalami peningkatan 5,13% yoy.
Pada Pasar modal, sebanyak 602.000 rekening dikombinasi gen Z dan Y dengan nilai transaksinya sebesar 21,55 T, mengalami peningkatan 6,58% persen hingga September 2024. Dengan rata² naik 5 - 10 T setiap bulan.
Fintech, peer to peer lending (P2P) atau pinjol dengan nilai mencapai 2,25T.
"Judi online (judol) memiliki modal dari pinjol ilegal. 10 ribu orang anak di bawah umur 14 tahun saat ini adalah pelaku judi online," paparnya.
"Survei nasional menunjukkan penilaian inklusi keuangan sebesar 75% dan literasi keuangan lebih kecil yakni 55%," tambahnya lagi.
"OJK Sumatera Utara mendukung penuh TPKAD. Kita berharap ke depannya akan menjadi lebih baik lagi dalam literasi dan inklusi keuangan," tutupnya. (Rin)
Medan, MPOL &mdash Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyebut dirinya mengalami kriminalisasi perd
Hukum
Medan, MPOL Tuntutan terhadap empat terdakwa dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada pihak Ciputra Land akhirnya dibacakan Jaksa P
Hukum
Jakarta, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pengumuman Index Review Rebalancing yang telah dirilis oleh MSCI Inc. pada 12 Mei 20
Ekonomi
Jakarta, MPOL Haji tahun ini madih dalsm tahap uji cobs, tak bisa dinilai suksed sebelum evaluasi akhir demikian pengamat haji dan umroh A
Nasional
Di negeri yang gemar berbicara tentang kemajuan, masih ada seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 30 kilometer demi mendapatkan pertolo
Artikel
Medan, MPOL Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I bersama para Pimpinan Unit Eselon II Perwakilan Kementerian Ke
Sumatera Utara
P.Siantar, MPOLBank Indonesia (BI) bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareksrim Polri), dan seluruh unsur
Ekonomi
Tanjungbalai, MPOL Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumut 5
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Keberadaan Lembaga Kliring dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi dan derivatif dinilai memiliki peran penting khusus
Ekonomi
Medan, MPOL Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti berbagai persoalan penegakan hukum di Sumatra Utara (Sumut), termasuk pendamping
Sumatera Utara