Kebijakan Diskon Lebaran Dinilai Kurang Terencana dan Transparan

Jakarta, MPOL - Kebijakan diskon Lebaran yang dinilai kurang terencana dan transparan demikian anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo mengatakan dalam Forum Legislasi " Kebijakan DiskonLebaran: Sinergi antara Pemerintah, Maskapai, dan pengelolaan Jalan Tol" Selasa (18/3) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Pelindo Regional 1 Belawan Pastikan Kelancaran Arus Balik Lebaran 2026 di Terminal Bandar Deli
• Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Pastikan Kesiapan Layanan Energi
• Arus Mudik Naik 4,62 Persen, Kapolri Ungkap Prediksi Puncak Balik Lebaran

Menurutnya menyoroti keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat terkait mudik. Setiap tahun momen Lebaran dan Nataru menjadi agenda rutin yang seharusnya sudah bisa ditimigasi sejak awal.

"Kementerian yang menjadi mitra kami, seperti Perhubungan dan PUPR, sering kali terlambat dalam memitigasi agenda nasional ini."

Salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah harga tiket pesawat yang tetap tinggi meskipun pemerintah telah memberikan insentif berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 6% dan diskon airport tax hingga 50%.

"Kami menemukan harga tiket tujuh hari sebelum Lebaran sama dengan harga hari biasa, padahal pemerintah sudah mengalokasikan Rp286 miliar untuk subsidi diskon tiket. Ini perlu ditelusuri, siapa yang sebenarnya diuntungkan?"

Ia juga mempertanyakan mengapa bandara masih membebankan airport tax, sementara moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal laut tidak mengenakan biaya serupa, tutur Yanuar Arif Wibowo.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News