Anggota Komisi XIII DPR RI Dr Maruli Siahaan SH.MH Berikan 5 Rekomendasi Untuk Kemajuan BNPT

Jakarta, MPOL: Rombongan Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik masa persidangan I Tahun 2025-2026 ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorime) di Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Kamis, 21 Agustus 2025.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Dorong Penguatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Optimalisasi Pos Bantuan Hukum di Banten
• Sugiat Santoso : Komisi XIII DPR RI Berkomitmen LPSK Dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Anggota DPR RI Komisi XIII Dr Maruli Siahaan SH.MH Hadiri Rapat Panja PSDK

Ikut dalam rombongan adalah politisi Partai Golkar Dapil Sumut I, Kombes. Pol. (Purn). Dr. Maruli Siahaan, SH, MH. Rombongan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono,S.I.K.,MH beserta jajaran yang dilaksanakan di Ruang Rapat BNPT.

Kepada rombongan, kepala BNPT menjelaskan mekanisme Kerja dan Efektifitas BNPT dalam mencegah dan memetakan serta menanggulangi Terorisme.

Setelah mendengar penjelasan Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, Dr Maruli Siahaan SH.MH memberikan beberapa rekomendasi yang akan dilaksanakan yakni:

1. Perlu penguatan dan pemisahan mandat: berdirinya Deputy Pencegahan secara mandiri (tanpa digabung proteksi/deradikalisasi), agar memiliki fokus penuh terhadap mitigasi risiko dini, deteksi ideologi radikal, dan respons cepat terhadap potensi penyebaran terorisme.

Dia menguraikan, argumentasi legal sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mengamanatkan BNPT fokus pada pencegahan. Struktur harus mencerminkan amanat ini agar efektif dan terukur.

2. Memperkuat peran Fasilitator Daerah (Fasda) melalui pedoman operasional yang baku (SOP), membuat prosedur pelaporan terintegrasi serta pelatihan berjenjang.

"Perlu penambahan di sejumlah provinsi: perkembangan dari 3 ke 5 provinsi (menambah Jabar dan Jateng) menunjukkan potensi ekspansi ke wilayah lain dengan risiko tinggi; program Sinergisitas harus terus diperluas secara proporsional dan disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah," sebutnya.

Kemudian yang ke 3, jelas Maruli Siahaan, perlu dilakukan percepatan operasionalisasi pusat dengan dukungan anggaran dan legal formal. Integrasi data real-time dari pusat dan daerah melalui sistem informasi terpadu, sehingga Deputy Pencegahan dan tim Fasda memiliki akses cepat dan handal.

4. Tingkatkan kolaborasi lintas sektor melalui memorandum of understanding (MoU) khusus untuk pencegahan, terutama di level daerah. Optimalisasi Pentahelix: libatkan tokoh agama, ormas, akademisi, media lokal untuk memastikan pesan deradikalisasi dan moderasi beragama menyatu dalam masyarakat.

"Selain ke 4 rekomendasi itu, Maruli menambahkan, perlu membangun sistem pertukaran data cepat antar daerah dan nasional, serta integrasi dengan INTERPOL/negara ASEAN. "Kerja sama ASEAN bisa difokuskan untuk joint investigation, joint operation, dan capacity building—reguler dan terstruktur," pungkasnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News