Konflik Timur Tengah Ancam Harga Pangan, DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Jelang Mudik Lebaran 2026

Jakarta, MPOL - DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Jelang Mudik Lebaran akibat Konflik Timur Tengah ancam harga pangan demikian Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam. Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun 2025-2026, Jumat (13/3) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• BAP DPD RI Panggil Kementerian Hingga Pengembang Jembatani Tujuh Pengaduan Masyarakat
• Penrad Siagian Kritik Pelibatan TNI Saat Demo BEM UI
• Lantik 221 PNS, Sekjen DPD RI Tekankan Integritas dan Kolaborasi ASN

Menurutnya ketegangan geopolitik global tersebut merupakan ancaman nyata bagi ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat menjelang momentum Lebaran 2026.

"Gejolak Timur Tengah adalah alarm semua negara. Pemerintah harus segera mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat jelang Lebaran."

Sultan menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi keluarga dan pelaku UMKM di daerah. Ditambah dengan posisi defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun, DPD RI memandang perlunya navigasi fiskal yang super cermat dan taktis.

"Dengan inflasi 4,76%, kuncinya adalah penguatan produksi pangan daerah dan stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global," tegas Senator asal Bengkulu tersebut.

Selain isu ekonomi, DPD RI juga menekan Pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi. Dengan mobilitas masyarakat yang diprediksi melonjak tajam, koordinasi lintas instansi menjadi krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik.

"Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok."

Sidang dilanjutkan penyampaian Asmasda dari empat sub wilayah. Komite I menyoroti penguatan ASN, pemerataan infrastruktur komunikasi, dan tata kelola pembangunan daerah. Komite II mengangkat ketahanan pangan dan konektivitas maritim. Komite III menekankan pemerataan layanan kesehatan, pengembangan keterampilan generasi muda, perluasan kerja, akses pendidikan, dan penguatan lembaga keagamaan. Komite IV dan BULD menyoroti dinamika ekonomi daerah, ketidakpastian hukum, serta lemahnya penanganan terintegrasi, tutur Sultan Baktiar Najamudin. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News