Pemerintah dan DPR Sepakati Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Bencana Sumatera

Jakarta, MPOL - Pemerintah bersama DPR RI menyepakati anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di tiga provinsi di Sumatera selama periode 2026–2028, demikian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat Koordinasi Senin (25/5) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Pendidikan Kewirausahaan Belum Cukup Tanpa Akses Modal dan Pendampingan UMKM
• Maruli Siahaan Hadiri RDP Bahas Pencegahan dan Penanganan TPPO Bersama Sejumlah Lembaga Negara
• Koordinator Tim Relawan Palito Wilayah Medan Timur Meninggal Dunia, Maruli Siahaan Sampaikan Bela Sungkawa

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang digelar

Menurutnya rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal setelah mendapat persetujuan pemerintah dan Bappenas.

"Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sudah disetujui oleh Bappenas dan juga anggarannya telah disetujui pemerintah. Kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik," tutur Dasco.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki tahap pemulihan permanen setelah melalui fase tanggap darurat dan transisi pasca bencana.

Tahap tanggap darurat dilakukan langsung di bawah arahan Presiden dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Saat ini, sebagian besar layanan publik di wilayah terdampak telah kembali berjalan.

"Pemerintahan kabupaten yang tadinya ada yang tidak berjalan sekarang sudah berjalan semua. Listrik, BBM, internet, fasilitas kesehatan, hingga akses jalan nasional dan jembatan umumnya sudah kembali normal, meski masih ada beberapa desa terisolir akibat longsor."

Dalam sektor pendidikan, Tito menyebut terdapat 4.992 sekolah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.084 sekolah telah masuk tahap renovasi dan rehabilitasi melalui kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, sekitar 1.000 sekolah masih menggunakan tenda atau kelas darurat, terutama di wilayah relokasi.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dalam tiga tahun melalui 11.512 program kegiatan yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga hunian tetap (huntap).

Adapun rincian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:

Tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun

Tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun

Tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun

Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan total anggaran sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun. Sementara pembangunan hunian tetap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai Rp7,4 triliun dan ditargetkan rampung paling lambat 2027.

Selain itu, Presiden juga telah menyetujui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak di Sumatera.

Rinciannya meliputi: Rp1,6 triliun untuk Aceh

Lebih dari Rp6 triliun untuk Sumatera Utara

Lebih dari Rp2 triliun untuk Sumatera Barat

Menurut Tito, besaran tambahan dana tersebut merupakan pengembalian anggaran daerah tahun 2025 yang sebelumnya sempat dipotong.

"Sumatera Utara paling besar karena sebelumnya pemotongannya juga paling besar. Jadi sekarang dikembalikan lagi seperti semula."

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberikan hibah antar daerah sebesar Rp260 miliar kepada Aceh dan Rp24 miliar kepada Sumatera Barat guna membantu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, tuturnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri 31 kementerian dan lembaga, termasuk gubernur dan wakil gubernur dari tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News