Penguatan Daerah Merupakan Kunci Utama Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat

Jakarta, MPOL - Penguatan daerah merupakan kunci utama mewujudkan Indonesia yang berdaulat demikian Ketua DPD RI Baktiar Najamudin mengatakan dalam pidato Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 Jumat (15/8) di DPR/MPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Mewakili Maruli Siahaan, Pengurus PPSD Siahaan Kunjungan Sosial Ke Rumah Duka Sektor 34 Medan
• Puan, Dasco, dan Sultan Kompak Inspeksi Ruang Sidang Bersama dan Makan Bakso
• Jalu Yuswa Panjang, Dilantik Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumut, Maruli Siahaan Harap Tingkatkan Pelayanan Pemasyarakatan

Menurutnya penguatan daerah merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Indonesia dibangun dari keberagaman ratusan daerah, bahasa, dan ribuan suku yang disatukan dalam satu cita-cita sebagai negara merdeka, bersatu, dan berdaulat. Karena itu, ia menilai hubungan pusat dan daerah harus ditempatkan sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Otonomi daerah,

Bukanlah pemberian dari pemerintah pusat, melainkan amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab bersama. "Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu napas, dan satu detak jantung republik,."

Ia menilai penguatan daerah juga menjadi bagian penting dari perjalanan pemerintahan dari masa ke masa. Setiap presiden,, memiliki kontribusi dan capaian masing-masing dalam membangun Indonesia sesuai tantangan zamannya.

Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sultan memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Ia menyebut kebijakan tersebut penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan perubahan ekonomi global.

Sejumlah program pemerintah seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan yang saling terintegrasi. Ia menilai transformasi ekonomi memang membutuhkan keberanian karena pemerintah harus membenahi berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat daya saing nasional.

"Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional."

Selain itu Ketua DPD RI Sultan juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan penguatan sektor pangan serta energi. Ia menilai keberpihakan terhadap petani, peternak, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM harus menjadi bagian dari strategi membangun ekonomi yang mandiri.

Di bidang politik luar negeri, Sultan menyatakan DPD RI mendukung diplomasi Presiden Prabowo dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. Indonesia, harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik dunia. DPD RI juga terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama dengan parlemen negara sahabat. Salah satunya dengan menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara, tutur Sultan Bakhiar Najamudin. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News