Dibalik Selebaran Provokatif, Kodaeral I Percayakan Kepada Penegak Hukum

Belawan, MPOL: Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I menempuh jalur hukum menyikapi ditemukannya selebaran yang ditempelkan di rumah warga dan mencantumkan nama Kodaeral I terkait kegiatan di atas lahan PT Perkebunan Nusantara I Regional I. Laporan Polisi terhadap Umar Samosir dibuat di SPKT Polresta Deli Serdang, Rabu (26/8/2026)

Baca Juga:

• Antisipasi Masuknya Barang Terlarang, Kodaeral I Periksa Barang Penumpang Pelabuhan Bandar Deli
• KM Cendrawasih Laut Terbakar Di Gabion Belawan, Posal Medan Labuhan Kodaeral I Gerak Cepat Padamkan Api
• Kodaeral I Tandatangani Fakta Integritas Bersih dan Berintegritas Seleksi Penerimaan Caba dan Cata TNI AL ‎

‎
‎Dalam selebaran tersebut tercantum kalimat yang meminta pengosongan bangunan dan penghentian kegiatan penanaman dengan mengatasnamakan Kodaeral I Belawan. Laporan tersebut dibuat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait pencemaran tertulis melalui tulisan atau gambar yang ditempelkan di tempat umum.
‎
‎"Kodaeral I menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, mengungkap fakta, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan dan penyebaran selebaran tersebut," ujar Kadispen Kodaeral I Kolonel Laut Wahyu K dalam siaran tertulisnya yang diterima media ini, Kamis (27)8).

Selebaran yang dinilai memprovokasi warga.(ist)

Kodaeral I menegaskan bahwa laporan ini merupakan langkah awal dan proses penanganannya akan terus dikembangkan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.
‎
‎Selain dugaan pencemaran nama baik, aparat juga akan mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk terkait surat atau dokumen yang digunakan dalam perkara tersebut.

"Kodaeral I mengajak seluruh pihak tetap menjaga ketertiban dan mengedepankan penyelesaian secara hukum, sehingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Kolonel Wahyu.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News