Respons Cepat Polisi Ungkap Kasus Penemuan Jasad Bayi Hasil Hubungan Gelap
Medan, MPOL Peristiwa menggegerkan terjadi di Kompleks Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Pasalnya,
Sumatera Utara
Medan, MPOL - Praktisi hukum Irawadi Harahap SH, CPM mendukung sepenuhnya langkah Bupati Deli Serdang dr Asriluddin Tambunan merumahkan seluruh pegawai honorer tahun 2023 – 2025.
Baca Juga:
Penegasan itu disampaikan Irawadi Harahap kepada Medan Pos di Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (15/4).
"Kita sayang sama bupati kita ini, jangan sampai nanti karena kasihan, atau karena pendapat pejabat atau birokrat daerah ini, bupati jadi salah langkah. Sejak tahun 2023 lalu, ketentuan untuk larangan penerimaan pegawai honorer sudah terbit, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ini juga sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Nah, karena itu, pengangkatan pegawai honorer di daerah secara tegas sudah dilarang. Ini bukan perkara kasihan kepada sebanyak 2000 pegawai honorer yang bakan menganggur. Tapi soal aturan, karena siapa yang mau menanggulangi anggarannya, karena anggaran pemerintah prkatis tidak diperbolehkan untuk mata anggaran honor pegawai honorer itu.
Jangan sampai karena masalah ini justeru menjadi temuan kesalahan pemimpin kita ini," tegas Irawadi yang juga mantan ASN bahkan pernah menjadi Camat diberbagai tempat di Deli Serdang.
Perihal ini, bupati DS dr Aci juga mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang memperkuat bupati uuntuk mengambil tindakan tegas, guna efisiensi anggaran.
Segera lakukan langkah tegas, pak bupati jangan anggarkan lagi untuk gaji mereka karena saat ini warga menunggu gebrakan yang anda lakukan." terang mantan kabag hukum DPRD Deli Serdang era tahun 2017 – 2020.
Irawadi menegaskan, langkah yang diambil bupati ini sudah cukup heboh dan sangat bagus karena berjalan di jalan aturan yang ditetapkan. Namun karena melibatkan banyak orang orang besar yang bermain di dalam perekrutan mereka sehingga ini mengacaukan kondisi daerah.
Lihat saja nanti bakal terbongkar siapa ;pemainnya;, mereka pun kini kelihatan 'kepanasan'. Para honorer ini pun kemarin diterimabukan dengan tangan kosong, mereka menyetor sejumlah uang kepada agen-agen yang memasukkannya.
Karena itu, saya juga menghimbau kepada masyarakat, jangan mau diiming imingi menjadi pegawai honorer Pemkab Deli Serdang apalagi membayar sejumlah uang.
Irawadi juga menyarankan Bupati segera memeriksa OPD terkait yang terlibat langsung dalam perekrutan pegawai honorer sebelumnya. Jika terbukti curang, tolong pak dipertimbangkan keberadaannya," ujar Irawadi yang juga mantan Kabag Hukum DPRD Deli Serdang.
Kami tahu ini tak gratis pak bupati, pasti ada sesuatu dan segera tindak mereka sebelum berdampak kepada bapak sendiri ." sebutnya. (bp)
Medan, MPOL Peristiwa menggegerkan terjadi di Kompleks Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Pasalnya,
Sumatera Utara
Medan, MPOL Pertamina Patra Niaga Sumbagut Bekali UMKM Binaan dengan Pelatihan Fotografi ProdukMedan, MPOL &ndash Pertamina Patra Niaga
Nusantara
Jakarta, MPOL Indosat Ooredoo Hutchison ("IDX ISAT", "Indosat" atau "IOH", "Perseroan") mengawali
Nusantara
Samosir, MPOL Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan melaksanakan sosialisasi Penerap
Sumatera Utara
Batu Bara, MPOLKeputusan 5 dari 6 Fraksi di DPRD Batu Bara yang merekomendasikan pembentukan panitia khusus (pansus) Plasma Perkebunan tuai
Sumatera Utara
Medan, MPOLPusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), menggelar diskusi publik bertajuk "Pencabutan I
Nasional
Binjai, MPOL Dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan N
Sumatera Utara
Binjai, MPOL Satres Narkoba Polres Binjai di Sumatera Utara kembali lagi melakukan penggrebekan terhadap sarang narkoba (GSN) di Jalan Coke
Berita
Jakarta, MPOL Dorong sinkronisasi pembangunan pusat daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda se Indonesia demikian Wakil Ketua DPD RI Y
Nasional
Jakarta, MPOL Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai penonaktifan sekitar 11 juta kepes
Nasional