Akad Massal KUR Simalungun Komitmen Dukung UMKM

Simalungun, MPOL -Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadiri launching akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga:

• Ditandai Penekanan Tombol Sirene , Kepala KPwBI Pematangsiantar Bersama Bupati Simalungun Tutup Karya Hita Festival 2006
• Proyek Irigasi Silaumalaha Disangsikan Ketahanannya, Warga Minta Bupati Turun ke Lapangan
• Wapres dan Gubsu Terkejut Korban Tangkap Maling Jadi Tersangka dan DPO, Hingga Kini Tak Ada Progres Kasusnya

Acara yang juga meliputi penciptaan 800.000 debitor lapangan kerja dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (21/10).

Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, menegaskan bahwa partisipasi ini adalah wujud dukungan nyata Pemkab Simalungun terhadap UMKM. "Mudah-mudahan dengan adanya program KUR ini, UMKM di Kabupaten Simalungun bisa terbantu," ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Simalungun untuk mendata pekerja imigran. Tujuannya adalah agar pekerja yang ingin bekerja di luar negeri dapat memanfaatkan program KUR pekerja imigran dan berangkat secara legal, bukan ilegal.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengungkapkan bahwa realisasi KUR di Sumut saat ini berada di posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun.

"Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,"kata Gubsu.

Dalam acara akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang akan memanfaatkan KUR dan KPP. Gubsu berharap jumlah debitur akan terus meningkat setiap tahunnya.

Pemanfaatan KUR juga semakin diperluas, tidak hanya untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, tetapi juga untuk Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara itu, KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang hadir secara virtual dari Surabaya, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun.

Hartarto mengajak gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. "Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP ini juga dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Surabaya. Sementara di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut, Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong.

Gubernur Bobby Afif Nasution bersama OPD beserta Bupati dan Walikota secara simbolis menyerahkan akad massal KUR tahun 2025 kepada pelaku usaha.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News