Perkuat RUU HPI, Maruli Siahaan Tekankan Perlindungan Hak WNI dan Kedaulatan Hukum di Batam
Kepri, MPOL Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik
Nusantara
Baca Juga:Upacara berlangsung khidmat sesuai tata urutan acara yang ditetapkan pemerintah, mulai dari penghormatan umum, pembacaan Teks Pancasila, naskah Pembukaan UUD 1945, hingga ikrar dan doa bersama. Hadir dalam upacara tersebut Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta segenap ASN di lingkungan Pemko Medan.
Kepri, MPOL Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik
Nusantara
Medan, MPOL Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H. selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI
Peristiwa
Medan, MPOL Dana kelolaan (AUM) industri Reksa Dana di Indonesia pada akhir tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 35,06 menjadi sebesa
Ekonomi
Medan, MPOL Sejumlah orang dari berbagai elemen salah satunya mengatas namakan Horas Bangso Batak (HBB) mendatangi Mapolda Sumut, Selasa (1
Peristiwa
Medan, MPOL Bendahara Umum (Bendum) DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Meriyawaty Amelia Prasetio yang akrab disapa Bunda Yin, bersama CE
Sumatera Utara
Medan, MPOLGelombang tuntutan pencopotan Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, terus menguat. Pengurus Besar Alians
Sumatera Utara
Medan, MPOL Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dari jajaran Direksi PUD Pasar Kota Medan u
Sumatera Utara
Medan, MPOL Penetapan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Nias, Rahmani Zandroto, sebagai tersangka oleh Kejar
Hukum
Jakarta, MPOL Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan sidang dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Intage H
Nusantara
Medan, MPOL Sidang lanjutan perkara sengketa internal keluarga terkait pengelolaan PT Madina Gas Lestari kembali digelar di Pengadilan Neg
Hukum