Proyek yang Dikerjakan Perintah Orang "Siluman" di Simalungun Diduga Tak Memiliki Dokumen Sah

Simalungun, MPOL -Proyek yang dikerjakan di salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun diduga tidak memiliki dokumen sah hingga menjadi perbincangan hangat di kalangan kontraktor di Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Status Tanah Pondok Buluh Ditegaskan sebagai Objek Reforma Agraria, Penrad Minta Plang PT Taman Mandiri Dicabut
• Kelangkaan Pupuk Bersusidi, Pemkab Simalungun Melalui Dinas Terkait Selalu Koordina dengan PI
• Puluhan Juta Uang Retribusi Diraup Disparbud Simalungun, Sampai Saat ini Belum Disetor ke Kas Pemkab

Beberapa rekanan yang tidak mau disebutkan nama perusahaannya, Selasa (4/11/2025) kepada wartawan menyebutkan, terlampau berani kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa dokumen sah. Artinya melaksanakan pekerjaan tanpa surat perintah kerja (SPK) dan kontrak.

Sementara kontraktor lain menyebutkan, beraninya kontraktor mengerjakan proyek tanpa dokumen karena adanya perintah secara lisan dari orang "Siluman" yang telah menerima setoran jauh-jauh sebelumnya.

Lebih lanjut dikatakan, orang "Siluman" itu lebih ditakuti dari sejumlah para kepala dinas di lingkungan Pemkab Simalungun.

Ditambahkan kontraktor profesional bermarga S itu, harus dimaklumi kalaupun benar tanpa dilengkapi dokumen sah mengingat anggaran tahun 2025 tinggal beberapa bulan lagi.

Menjawab pertanyaan wartawan, kontraktor senang bisa selesai saja pekerjaan sesuai dan waktu soal kualitas ada pihak yang berwenang.

Keterangan yang diperoleh dari lapangan Senin kemarih, para pekerja menyebutkan mulai kerja hingga berdiri bangunan batu bata tidak pernah ada datang pengawas. Sebagai pekerja hanya melaksanakan perintah pemborong.

Menyikapi keterangan pekerja proyek dilapangan, sangat jelas kurang pengawasan dari dinas terkait.

Informasi diperoleh di lingkungan Pemkab Simalungun, kejadian ini akibat adanya ulah orang-orang "Siluman" diluar pemerintahan yang semena-mena bagi-bagi proyek, bahkan jauh sebelumnya di duga sudah mengumpulkan "upeti" ujar salah seorang Pokja yang tidak mau disebutkan jati dirinya.

Untuk menjaga citra Tano Habonaron do Bona, kalangan pengusaha/kontraktor mengharapkan Bupati Simalungun sesegera mungkin untuk mengatasi kekisruhan tersebut.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News