Berlakukan WFH, Layanan Keimigrasian Tetap Beroperasi Normal

Tebing Tinggi, MPOL -Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai

Baca Juga:

• Pemko Medan Siap Terapkan WFH, Rico Waas Jamin Pelayanan Publik Tetap Maksimal
• Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar kembali Lakukan Sosialisasi Keimigrasian
• Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar Kanwil Kemenkumham Sumut Gelar Pemusnahan Arsip Fisik Substantif dan Fasilitatif Tahun Anggaran 2024

memberlakukan kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas dukungan manajemen dan/atau tugas administratif.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026, tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 dan berlaku mulai Jumat
(10/4/2026).

Melalui rilis Humas Imigrasi Kelas II TPI Siantar, Arga Winata, Sabtu (11/4/2026), Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan, bahwa kebijakan ini untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih efisien, serta menjamin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

"Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH
diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas
layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana
biasa," ujar Hendarsam.

ASN yang tetap bertugas seperti biasa di hari Jumat meliputi seluruh personel yang bertugas di Kantor Imigrasi (pelayanan paspor dan izin tinggal), tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara serta unit intelijen dan
pengawasan keimigrasian.

Ditjen Imigrasi juga melakukan pengawasan ketat terhadap efektivitas kerja pegawai yang
menjalankan WFH. Setiap atasan langsung diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor secara fisik.

Sebagai penutup, Hendarsam Marantoko memberikan pesan bagi seluruh jajaran Imigrasi di
seluruh Indonesia untuk tetap memprioritaskan kepentingan publik.

"Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh
kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan.

Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas
pelayanan yang selama ini kita bangun," pungkas Hendarsam.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News