Henny Lee Korban Kriminilisasi Hukum Terdakwa Melakukan Upaya PK

P.Siantar, MPOL -Henny Lee (48) warga Jalan Wahidin Pematangsiantar dijadikan terdakwa oleh JPU Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Ia didakwa dengan pasal 373 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan disidangkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Baca Juga:

• PWI – Kejatisu Kolaborasi Gelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
• Perkuat Sinergitas, Wakil Ketua PWI Sumut dan Aliansi Mahasiswa Sambangi Imigrasi Belawan
• Rajut Silaturahmi Ketua PWI Kunjungi Labusel dan Perkuat Sinergi dengan Instansi Pemerintahan dan APH

Meski ancaman hukuman maksimal hanya tiga bulan dan denda maksimal Rp.250, cukup membuat pisikolog terdakwa terganggu dengan kasus yang dihadapinya. Status tahanan kota telah merenggut semua hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Hingga akhirnya, status tahanan kota tidak lagi diperpanjang oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang diketuai Rinding Sambara. Pasca status tahanan habis pada sidang Selasa (28/4/2026).

Henny dijadikan terdakwa karena diduga memberikan keterangan palsu saat mengajukan bukti baru (nouvum) dalam upaya hukum PK atas Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 1/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 06 Juni 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 436/Pdt/2023/PT MDN tanggal 16 Agustus 2023 Jo. Putusan Kasasi No. 1116 K/Pdt/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Alasan jaksa, upaya PK dengan nouvum yang diberikan Henny mengakibatkan korban Hj Tentri Awaru mengalami kerugian dengan terhambatnya eksekusi yang dimohonkan No : 19/8/2024.

Demikian dikatakan Penasehat hukum Irwansyah Putra SH MKn CFAS, yang mendampingi terdakwa Henny di persidangan kepada media di kantor PWI Jalan Kartini, Selasa (28/4 lalu.

Nouvum yang diajukan Henny adalah Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara No. M.49/MPWN Prov.03.24 tahun 2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang menyatakan " Notaris Wira Susanti Manalu dinyatakan bersalah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf m dan pasal 44 ayat (1) UU No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris".

" Jadi ini adalah bentuk Kriminalisasi dan Intimidatif kepada Terdakwa melalui instrumen pemidanaan, yang bertujuan menekan psikologis Terdakwa agar mencabut novumnya," tegas Irwansyah.

Faktanya, lanjut Irwansyah terhambatnya eksekusi Putusan Pengadilan Pematang Siantar No. 1/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 06 Juni 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 436/Pdt/2023/PT MDN tanggal 16 Agustus 2023 Jo. Putusan Kasasi No. 1116 K/Pdt/2024 tanggal 27 Mei 2024 bukanlah disebabkan adanya keterangan palsu atas LEX TEMPUS novum yang ditemukan terdakwa (25 maret 2024 dan akhir November 2024).

Menurut Irwansyah, dakwaan jaksa jelas keliru dan sesat dengan mengatakan eksekusi terhambat karena keterangan palsu atas LEX TEMPUS.

Secara yuridis dalam pasal 66 ayat (2) UU RI/1985 tentang Mahkamah Agung secara tegas menyatakan, "PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

"Akibat dari penuntutan yang Sesat ini, terdakwa mengalami kerugian nyata berupa kehilangan hak hukum Peninjauan Kembali (PK) dan kehilangan kemerdekaan mendapatkan keadilan," katanya.

Penasehat hukum terdakwa meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena perkara ini bukanlah ranah pidana, melainkan perdata.

Diketahui Henny Lee adalah ahli waris Hermawanto Lee pemilik Detis Sari Indah. Dalam kasusnya masih menjalani agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi ahli.

Hal itu dibenarkan JPU Heri Santoso yang dikonfirmasi media ini, Jumat (1/5/2026).

"Iya benar, agenda persidangan selanjutnya mendengarkan keterangan saksi ahli," katanya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News