Akal-akalan Pihak PTTN? GRIB Jaya Desak DPRD Bongkar Dugaan Rekrutmen Satpam yang Tak Transparan

Labuhanbatu Selatan, MPOL - Ratusan massa yang tergabung dalam DPC dan PAC GRIB Jaya Kecamatan Sei Kanan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Labuhanbatu Selatan, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Stafsus Mendagri Tinjau Pengembangan Agribisnis Aren di Pesantren Al Hidayah Deli Serdang, Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Nasional
• Dairi Prima Mineral Perkuat Ekonomi Lokal melalui Pelatihan Budidaya Perikanan dan Pengembangan Agribisnis
• Inisiatif Strategis Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Agribisnis Berkelanjutan

Massa menuding proses perekrutan tenaga keamanan (security) di PT Tapian Nadenggan (PTTN) sarat kejanggalan dan diduga hanya menjadi "akal-akalan" yang merugikan masyarakat lokal.

Ketua DPC GRIB Jaya Labuhanbatu Selatan Abdul Situmorang, menegaskan masyarakat meminta DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan manajemen PTTN. Menurutnya, dugaan ketidaktransparanan perekrutan sekuriti, penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga pelaksanaan program Inti Plasma harus dibuka secara terang benderang di hadapan publik.

Dalam orasinya, Sekretaris DPC GRIB Jaya Asep Munandar menyebut proses seleksi security menimbulkan tanda tanya besar. Dari sekitar 62 pelamar, sebanyak 18 orang mengikuti tahapan seleksi dan 15 orang dinyatakan lolos hingga tes urine.

Namun, hanya empat orang yang akhirnya dipanggil bekerja, sementara peserta lain yang telah dinyatakan memenuhi syarat tidak memperoleh penjelasan resmi mengenai alasan tidak diterima.

Menurut massa aksi, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya proses rekrutmen yang tidak dilakukan secara terbuka. Mereka mendesak manajemen PTTN menjelaskan dasar penentuan kelulusan agar tidak berkembang dugaan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap putra daerah yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Kekecewaan juga disampaikan warga Batang Gogar, Juriani (49). Ia mengaku kerabatnya telah mengikuti seluruh proses seleksi, termasuk tes urine dan memenuhi biaya administrasi sebesar Rp180.000 sesuai ketentuan yang disampaikan saat proses berlangsung.

Namun hingga kini tidak pernah menerima kepastian hasil akhir, sehingga keluarga mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap prinsip keterbukaan.

Aksi sempat memanas karena peserta unjuk rasa tidak langsung ditemui anggota DPRD. Pihak Sekretariat DPRD menjelaskan para legislator sedang mengikuti rapat pembahasan Ranperda.

Tidak lama berselang, anggota DPRD GM Siagian dari Fraksi Golkar bersama Norman dari Fraksi PAN menerima delapan perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat.

Dalam pertemuan tersebut, GM Siagian menyatakan DPRD siap memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah menerima surat resmi dari GRIB Jaya.

Ia menegaskan pembahasan akan mencakup dugaan persoalan perekrutan security, penyaluran CSR, hingga program Inti Plasma agar manajemen PTTN dapat memberikan penjelasan secara terbuka.

DPRD juga menegaskan komitmennya mendorong seluruh perusahaan di Labuhanbatu Selatan agar mengutamakan tenaga kerja lokal dan menerapkan proses rekrutmen yang transparan sehingga tidak lagi memunculkan polemik di tengah masyarakat. (Can)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News