Direktur Exsekutif Putra Oktavianus Rumahorbo: Semua Program Bermasalah di OPD Harus Ke Pengadilan

Simalungun, MPOL -Direktur Exsekutif Putra Oktavianus Rumahorbo ketika dimintai tanggapan soal keresahan Organisasi Perangkap Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang kerap dipanggil- panggil Kejaksaan Simalungun masalah proyek phisik maupun non fisik mendapat tanggapan serius.

Baca Juga:

• Sejumlah OPD Pemkab Simalungun "Resah" Tindakan Oknum-Oknum di Kejaksaan

OPD atau dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Simalungun mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) APH yaitu Kejaksaan Simalungun juga punya SOP, kata Rumahorbo,mengacu pada SOP masing-masing semua persoalan yang bermasalah harus sampai ke Pengadilan.

Ditambahkan, PPK tanda kutif harus berimpropisasi untuk memenuhi kewajiban.

Beberapa OPD di Simalungun yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan, tindakan oknum-oknum di Kejaksaan Simalungun itu sudah membuat tidak nyaman melaksanakan berbagai kegiatan, dan para OPD menyebutkan di Kejaksaan itu bukan hanya satu yang dihadapi, ada tiga Kasie yaitu Datun,Intel dan Pidsus masing-masing menunjukkan cara tersendiri.

Salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) salah satu dinas menyebutkan, selaku PPK sudah menandatangani MoU tentang pelaksanaan kegiatan fisik dengan Kasi Datun untuk pendampingan, namun pedampingan yang telah disepakati sepertinya tidak bermanfaat sesuai yang diharapkan.

Anehnya kata PPK, proyek fisik disalah satu dinas tahun anggaran 2023 sudah diperiksa dan dianggap sudah selesai dan di akhir tahun 2024 kembali diperiksa-periksa hingga PPK bingung melihat para oknum-oknum kejaksaan.

Sangat jengkel kata PPK ada oknum dari kejaksaan bermarga S mengaku-ngaku Intel, gentayangan dilapangan selalu bertindak arogan membuat tidak nyaman pekerja dilapangan.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News