Fahri Hamzah: Kliping Berita Bukan Alat Bukti Tanggapi Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Jakarta, MPOL - Kliping berita bukan alat bukti, demikian Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah mengomentari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilu presiden (Pilpres) 2024, Senin (1/4) di Jakarta.

Baca Juga:

• Ini Alasan Hukum Rico- Zaki Kandaskan PHPU Ridha-Rani di MK
• Sengketa Pilgubsu, PMPHI Sumut Berharap MK Jangan Lagi Takut Kepada Mantan Penguasa
• Anggota Bawaslu Suhadi Sukendar : 14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi di Sumut Ajukan PHP Hasil Pemilihan ke MK

Fahri Hamzah menilai bukti yang dibawa Pemohon, yakni Tim hukum pasangan calon (paslon) presiden dan wapres nomor urut 01 (Anies-Muhaimin) dan nomor urut 03 (Ganjar-Mahfud), hanya kliping koran dan berita. "Ada apa di MK? Saya lihat alat buktinya (yang diajukan Pemohon) kliping berita."

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengakui mempersoalkan alat bukti yang dibawa Pemohon dalam sidang MK, karena bukti-bukti yang ditampilkan sekedar kliping berita. "Jadi karena alat buktinya adalah kliping, maka artinya itu hanya membaca ulang berita yang sudah pernah ada."

Karena itulah, Fahri Hamzah berpendapat tidak ada alat bukti sama sekali yang diajukan Pemohon. Sebab, menurutnya, kliping berita dan koran bukan alat bukti dalam sengketa Pemilu 2024 di MK. "Sehingga yang disebut alat bukti tidak terdapat sama sekali. Karena kliping koran dan berita itu, sudah pernah dibantah jadi kliping itu sepihak."

Seperti diketahui, MK kembali menggelar sidang gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu 01 dan kubu 03. MK memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024), yang langsung dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ini Alasan Hukum Rico- Zaki Kandaskan PHPU Ridha-Rani di MK

Sengketa Pilgubsu, PMPHI Sumut Berharap MK Jangan Lagi Takut Kepada Mantan Penguasa

Anggota Bawaslu Suhadi Sukendar : 14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi di Sumut Ajukan PHP Hasil Pemilihan ke MK

Gandi: Edy Akan Menang Di MK Jika MK "Mengetahui" Prabowo Bukan Anak Buah Jokowi

DPRD SU Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana DAK Rp176 Miliar di Disdik Sumut

Optimalisasi Swasembada Pangan, Solusi Mengurai Konflik Agraria di PTPN