Roder Tuding Direktur TPL Porsea dan Staffnya Biang Kerok Pertikaian di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Toba

Medan, MPOL -Pertikaian antara masyarakat di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran terhadap kerjasama dengan PT TPL sangat diduga keras dimotori oleh Direktur TPL di Porsea atas nama Janres Silalahi.

Baca Juga:

• Tokoh Muda Sumut Apresiasi Eksistensi Danau Toba Sebagai Kawasan UNESCO Global Geoparks
• Antara Status Global Dengan Realitas Ĺokal: BP Toba Caldera Unesco Global Geopark
• DPP PPRN Indonesia Desak Polres Toba Usut Kebakaran Sopo Parsaktian Datu Pejel Sibisa, Kasat Reskrim: Saksi Minim dan Pelapor Belum Penuhi Undangan

Sebab segala surat-surat terkait kepemilikan hak telah lama disampaikan dan bahkan notulen rapat pun dengan Pemerintah Kabupaten Toba yang dihadiri oleh Camat Habinsaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kabag Hukum terkait adanya keterpaksaan dari kepala desa atas nama Hotdiman Nababan telah diserahkan kepada Janres Silalahi.

Hal itu dikemukakan Roder Nababan,SH kuasa hukum dari pemilik tanah Tamba Nababan kepada wartawan di Medan, Senin (21/10/2024).

Menurut Roder Nababan, Direktur TPL Janres Silalahi tidak pernah menanggapi surat, bahkan melakukan pemaksaan penanaman kembali. Padahal direktur mengetahui alas hak daripada tanah yang di tanami di Hitetano tersebut dalam keadaan bermasalah.

"Direktur TPL mungkin sudah buta warna atau tuli, sehingga surat-surat tersebut pun tidak pernah ditanggapi, bahkan melakukan pemaksaan penanaman kembali. Padahal dia jelas mengetahui alas hak daripada tanah ya g di tanami di Hitetano tersebut dalam keadaan bermasalah", ungkap Roder Nababan yang juga Direktur Eksekutif LBH Sekolah tersebut.

"Dugaan kami, kekuasaan yang terlalu lama cenderung akan menjadi diktator seperti kutipan dari filsuf dan sejarawan Inggris, Lord Acton. Salah satu kutipan terkenalnya adalah "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Yang berarti bahwa kekuasaan cenderung membuat seseorang menjadi korup, dan kekuasaan yang absolut (tidak terbatas) dapat membuat seseorang sepenuhnya korup atau diktator", katanya.

"Begitu juga dengan Janres Silalahi yang sudah terlalu lama di Porsea, cenderung melakukan kediktatoran, sebab pejabat dan APH bisa diatur. Kami meminta supaya pihak TPL arif dan bijaksana merotasi Janres Silalahi, sebab dapat kita lihat di pengadilan, banyaknya gugatan terhadap TPL telah membuat masyarakat enggan bekerjasama dengan TPL, sebab masyarakat mengangap TPL adalah VOC dalam bentuk baru", ungkap Roder Nababan.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News