Disdik Langkat Panggil Sejumlah Kepsek Diduga Soal Pencairan Dana Bos

Langkat, MPOL - Sedikitnya ada 40 Kepala sekolah yang dipanggil Dinas Pendidikan ( Disdik ) Langkat baru baru ini.

Baca Juga:

• Kadisdik Langkat Dinilai Lemah Mengawasi Sepak Terjang Sekdis Yang Resahkan Kasek
• Dugaan Korupsi Dana BOS TA 2024 Disoal, Kepsek SMAN 1 Bilah Hilir Siap- Siap Berhadapan Dengan APH
• Mantan Kepsek SMAN 19 Medan Terdakwa Korupsi Dana BOS Serahkan Uang Pengganti Sebesar Rp 500 Juta

Dikabarkan pemanggilan sejumlah Kasek oleh pihak Disdik Langkat tersebut, diduga para Kasek mereka melakukan penarikan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) semester satu secara penuh dan disimpan dalam bentuk tunai.

Hal itu dikatakan Seketaris Dinas (Sekdis) Langkat, Robert H Ginting kepada MPol Selasa (12/5/2026).

Menurutnya para kasek yang dipanggil akan menjalani pembinaan.

"Sesuai juknis Permendikdasmen, penarikan dana seharusnya bertahap stiap triwulan. Namun ada sekitar 40 sekolah yang menarik dana sementer satu secara penuh. Atas ijin Kadisdik, mereka dipanggil mengembalikan dana tersebut ke rekening sekolah".

Sembari katanya keberadaan dana BOS ditangan kepsek merupakan dana tunai dan bukan berarti dan disimpan rekening pribadi.

"Kendati begitu, tindakan ini dinilai menyalahi petunjuk teknis (juknis) pengelola keungan. Sesuwai Pemeriksaan Badan Keuangan (BPK), saldo tunai yang dipegang sekolah tidak boleh melebihi batas yang ditentukan yakni kisaran Rp 2 juta hingga Rp 10 juta",ungkapnya.

Terkait dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi, ianya mengatakan bahwa saat ini status para kepala sekolah masih dalam tahap pembinaan administrstif.

"Mereka tidak karupsi, karena anggaran tersebut tetap dialokadikan sesuai Rencana Anggara dan kegiatan Sekolah (RKAS). Namun secara administrasi harus tertib. Para Kepsek sudah menandatangani surat pernyataan untuk mengunakan dana sesuai juknis dan mengembalikan sisa uang yang ditarik ke rekenining sekolah dalam waktu satu minggu", jelasnya.

Untuk diketahui, permasalahan ini menjadi sorotan khusus bagi beberapa sekolah, seperti SMP 3 Hinai dan SMP 2 Secanggang yang dilaporkan memiliki saldo tunai dalam jumlah besar.

Pihak Disdik Langkat menekankan bahwa pemeriksaan internal tetap berjalan, namun kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara berada ditangan inspektorat atau BPKN RI yang melakukan pemeriksaan setiap tahun berjalan.

"Kami sudah memberikan teguran keras. Ini akan menjadi bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja masing masing kepsek kedepannya" , pungkasnya. (SUPRIADI MY ).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News