Optimalkan Aset Strategis Negara, Dr. Maruli Siahaan dan Komisi XIII DPR RI Tinjau Tata Kelola Istana Kepresidenan Yogyakarta

Yogjakarta, MPOL: Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., bersama rombongan Komisi XIII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung).

Baca Juga:

• Dari Kursi Kapolri hingga Desain Industri, Maruli Siahaan Ikuti Agenda Strategis Paripurna DPR
• Sosok Pemimpin Masa Depan Danyonif TP 951/PM Kunjungi Ayah Tercinta Maruli Siahaan di Gedung DPR RI
• Dr Maruli Siahaan, SH.MH Dukung Sinergi Pencegahan Narkoba melalui Seminar Nasional dan Penandatanganan MoU BNNP Sumut–PROGIB

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan penguatan tata kelola, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan aset negara yang memiliki nilai sejarah dan fungsi strategis bagi kenegaraan.

​Kunjungan kerja kali ini mengusung tema sentral: "Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai Aset Negara Strategis, Warisan Sejarah, dan Simbol Kenegaraan oleh Kementerian Sekretariat Negara."

​Dalam peninjauannya, Dr. Maruli Siahaan menekankan bahwa Istana Kepresidenan Yogyakarta bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kedaulatan dan saksi sejarah perjalanan bangsa yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Istana ini adalah aset negara yang sangat strategis. Pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kami ingin memastikan bahwa Kemensetneg menjalankan fungsinya dengan optimal dalam menjaga marwah istana ini, baik secara fisik maupun sebagai pusat kegiatan urusan kepresidenan," ujar Dr. Maruli Siahaan di sela-sela peninjauan.

Dr. Maruli juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi protokol kenegaraan dengan pelestarian nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam Istana Yogyakarta.

Menurutnya, tata kelola yang profesional akan menjamin aset ini tetap lestari bagi generasi mendatang.

​"Kita tidak hanya bicara soal pemeliharaan gedung, tetapi bagaimana keberlanjutan (sustainability) pengelolaan aset ini dapat terus mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan kepresidenan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya," tambah praktisi hukum senior tersebut.

​Rombongan Komisi XIII DPR RI diterima langsung oleh jajaran perwakilan Kementerian Sekretariat Negara dan pengelola Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan diskusi mendalam mengenai efisiensi anggaran pemeliharaan, sistem pengamanan aset, serta integrasi teknologi dalam manajemen sarana dan prasarana.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan anggaran dan kinerja, Dr. Maruli Siahaan berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi landasan bagi DPR RI untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat guna mendukung Kementerian Sekretariat Negara dalam mengelola aset-aset vital negara secara lebih modern namun tetap menjunjung tinggi aspek historis.

Kunjungan diakhiri dengan peninjauan beberapa titik area istana untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung kegiatan kepresidenan dalam kondisi prima.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News