Lubuk Pakam, MPOL: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang (DS) menjadwalkan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sejak Kamis 25 Juli hingga Selasa 11 Agustus 2026.
Baca Juga:
Pada pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deliserdang menjadi SKPD pertama yang diperiksa. Hasilnya ditemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp4.844.644.852 dari total pagu anggaran Rp 44.268.507.277.
"Pertanyaannya sederhana apa yang tidak dikerjakan, sehingga terjadi SILPA. Jangan nanti ketika kita membahas R-APBD sibuk meminta anggaran banyak kurang banyak," kata Ketua Fraksi Partai Golkar
DPRD Deliserdang Zul Amri, Kamis (23/7) di ruangan Komisi I
DPRD Deliserdang.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua (Waket)
DPRD Deliserdang yang juga Koordinator Banggar
H. Hamdani Syahputra S.Sos MH dengan dihadiri masing-masing Anggota Banggar Dr. Misnan Aljawi SH MH, Zul Amri ST, Junaidi SH, Wahyu Danin, Herti Sastra Br Munthe SP, H. Dwi Andi Syaputra Lubis, Tengku Sofyan Abdulillah, SE,dan lainnya.
Sedangkan dari pihak Setdakab Deliserdang Kepala Bagian (Kabag) Umum Agung Triyanto, S.STP, Kabag Tata Pemerintahan Drs. Adi Winarto, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Dheny Harianto Ginting MSi, Kabag Organisasi Gento Herlambang, S.Sos., M.Si, PLT Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Mufrizal, S.T., M.M, Kabag Hukum Muslih Siregar, S.H dan lainnya.
Zul Amri juga mengungkapkan keprihatinan
DPRD Deliserdang jumlah secara keseluruhan SKPD untuk SiLPA mencapai Rp 787.959.819.463,20 atau Rp 787 Miliar. "Bayangkan sementara saat ini Kabupaten Deliserdang punya problem masalah infrastruktur dan masalah gaji guru honorer dan PPPK Paruh Waktu yang tidak ada gaji dari APBD," ungkapnya.
Lalu Zul Amri sempat mempertanyakan kepada Kabag Umum Agung Triyanto yang mana Bagian Umum tersebut SiLPA yang terbesar di Setdakab Deliserdang mencapai Rp1.562.767.207 atau 1,5 Miliar apakah di P-APBD tahun 2026 menambah angggaran.
Agung menjawab akan mengajukan penambahan untuk sewa mobil listrik Bupati-Wakil Bupati serta Kepala OPD sebanyak 30 unit.
"Izin pimpinan mengenai penambahan di P ini mungkin nanti terbesar kita di sewa kendaraan listrik. Karena dengan kajian sekarang operasional kita tidak mencukupi untuk kendaraan dinas Kepala OPD," kata Agung.
"Jadi kami rencanakan memang mobil yang digunakan kepala OPD (sekarang), kita lelang. Untuk kedepan kita tidak akan membeli kendaraan dinas, karena sistem sewa lebih menguntungkan Pemerintah Daerah," tambah Agung.
Usulan tersebut langsung ditolak tegas Wakil Ketua
DPRD Deliserdang, Hamdani.
"Kalau kami tidak setuju sewa bisa ?. tolak !. Bisakan, gak mesti harus. Saya sebagai Koordinator paling menentang ini, karena belum pantas selain masih minimnya tempat charger juga karena wilayah Deliserdang dataran pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi/pegunungan, sehingga belum waktunya. Tapi tidak apa-apa untuk mengusulkan," tegasnya.
Bahkan Hamdani menyatakan akan melakukan uji petik terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Sekretariat Daerah.
"SILPA di Sekda saja hampir Rp4,8 Miliar. Penyerapan ada yang 30%. Nanti kita uji petik kegiatan yang sudah jalan, benar tidak outputnya sesuai dengan anggaran," ujar Hamdani.
Pernyataan Hamdani akan melakukan uji petik karena banyaknya SiLPA langsung mendapat dukungan dari Anggota Banggar
DPRD Deliserdang Wahyu Danin.
Menurutnya, dengan melakukan uji petik kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut,
DPRD Deliserdang menjalankan fungsi pengawasannya. "Biar tahu mereka, Anggota Dewan ini punya marwah, jangan kita dianggap kecil, bisa diatur," kata Wahyu Danin.
Anggota Banggar DPRD lainnya Misnan Aljawi juga mengungkapkan bahwa SILPA disetiap Bagian Setdakab Deliserdang ada, namun tetap saja mengusulkan anggaran. Hal itu membuat tidak rasional. "Uang Rp4,8 Miliar masih nganggur, kok minta tambah lagi. Evaluasi dulu kinerjanya," ungkapnya.
DPRD Deliserdang kata Misnan menilai tingginya SILPA menjadi indikator lemahnya perencanaan dan kinerja di jajaran Setdakab Deliserdang.
Sementara diketahui dari pagu Rp44,2 Miliar, realisasinya hanya Rp39.423.491.434 atau 89,05%. Berikut rincian SILPA per Bagian di Setda Deliserdang:
Bagian Umum; anggaran Rp28.363.229.539, realisasi Rp26.800.462.332, SILPA Rp1.562.767.207.
Bagian Perekonomian dan SDA; anggaran Rp1.293.623.489, realisasi Rp389.175.640, SILPA Rp904.447.849 dengan penyerapan paling rendah 30,08%.
Bagian Perencanaan dan Keuangan; anggaran Rp5.098.022.745, realisasi Rp4.380.078.348, SILPA Rp717.944.406.
Bagian Tata Pemerintahan; anggaran Rp1.616.498.854, realisasi Rp1.171.282.794, SILPA Rp445.216.060.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; anggaran Rp1.688.444.503, realisasi Rp1.385.039.496, SILPA Rp303.405.007.
Bagian Kesejahteraan Rakyat; anggaran Rp2.508.150.000, realisasi Rp2.208.180.000, SILPA Rp299.970.000.
Bagian Organisasi; anggaran Rp1.352.708.839, realisasi Rp1.073.584.924, SILPA Rp279.123.915.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; anggaran Rp1.087.965.339, realisasi Rp928.473.900, SILPA Rp159.491.439.
Bagian Administrasi Pembangunan; anggaran Rp359.213.969, realisasi Rp251.064.000, SILPA Rp108.149.969.
Bagian Hukum; anggaran Rp900.650.000, realisasi Rp836.150.000, SILPA Rp64.500.000.
Sementara itu Kabag Umum Agung Triyanto usai rapat mengakui SiLPA di Bagian Umum mencapai 1,5 Miliar disebabkan selisih harga. "Kelebihan dari belanja modal, selisih harga. Misalnya (Angggaran yang ada) beli AC Rp 2.500.000 tapi kita beli dilapangan 2.200.000 harganya," katanya.
Dia pun menyebut, mengajukan usulan baru di P-APBD 2026 berupa anggaran sewa mobil listrik untuk 30 OPD itu dalam rangka efisiensi anggaran. "(Pengajuan) 30 unit, (nilai) anggarannya belum tahu, kami harus ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dulu. (30 unit) dalam rangka efisiensi kita," kata Agung.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
