Universitas Pancasila Sosialisasikan Empat Pilar MPR Lewat Budaya dan Dialog Kritis

Jakarta, MPOL - MPR RI bekerjasama dengan Universitas Pancasila Sosialisasi Empat Pilar lewat Budaya dan Dialog dalam Seni demikian

Baca Juga:

• Pemerintah Perlu Belajar Dari Negara Lain Untuk Menjalankan Kebijakan Monetisasi Aset Publik
• MBG Bukan Sekadar Pembagian Makanan, Melainkan Terobosan Pemerintah Untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045
• Penguatan Daerah Merupakan Kunci Utama Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Dr. (H.C.) Siswono Yudo Husodo, mengatakan pada wartawan Jumat malam (25/7) di Auditorium Pascasarjana Universitas Pancasila, Jakarta.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema "Gerak dan Nalar Konstitusi dalam Seni" Kegiatan ini mengusung pendekatan yang inovatif, memadukan dialog hukum konstitusi dengan seni budaya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara lebih kontekstual dan membumi.

Melalui diskusi publik dan pertunjukan seni ludruk, acara ini menjadi wadah reflektif sekaligus edukatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya Peran Strategis Konstitusi dalam Dinamika Bangsa, menekankan pentingnya peran alumni menjembatani dunia akademik dengan realitas publik, terutama dalam isu konstitusional yang bersentuhan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Konstitusi tidak hanya bicara norma hukum, tetapi juga mencerminkan semangat dan kepercayaan diri bangsa. Mahkamah Konstitusi bukan pembuat norma, tapi penjaga nilai konstitusi."

Serta mengingatkan setiap interpretasi terhadap konstitusi harus berpijak pada sejarah, nilai hukum, dan semangat kolektif bangsa. Dimana sembilan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan besar menilai konstitusionalitas produk hukum yang disahkan lebih dari 500 anggota DPR.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstitusi harus mendalam dan tidak sekadar prosedural tutur Siswono.

Sedangkan Rektor Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif para alumni Program Magister Hukum menyelenggarakan kegiatan ini. Acara ini menjadi langkah awal strategis membangun jejaring akademik yang produktif dan berdampak.

"Ini pertama kali alumni program Mediterania Fakultas Hukum menggelar kegiatan konstitusi dengan pendekatan seni. Ini menunjukkan kolaborasi akademik bisa hadir dalam format kreatif dan menyentuh masyarakat luas."

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya, H. Ahmad Basarah, S.H., M.H. Wakil Ketua MPR RI

Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., M.H. Kepala BIN 2011–2013.

Masinton Pasaribu, S.H., M.H. Bupati Tapanuli Tengah

Komjen Pol (Purn.) Drs. Heru Winarko, S.H. Kepala BNN 2018–2020

Sebagai Keynote Speaker, Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Konstitusi, menyoroti bahwa konstitusi tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus dikaji dalam konteks dinamika sosial, politik, dan budaya.

Acara ini juga menghadirkan pertunjukan "Ludruk Konstitusi", sebuah pementasan seni tradisional yang dipandu Tarzan Srimulat bersama kelompok ludruk lain.

Melalui humor khas rakyat, nilai-nilai konstitusi disampaikan dengan cara yang ringan, komunikatif, namun tetap sarat pesan moral dan kebangsaan.

Pihak Fakultas Hukum Universitas Pancasila menegaskan komitmennya memperkuat Pusat Kajian Konstitusi sebagai garda depan menyuarakan isu konstitusional secara kritis dan konstruktif. Alumni juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi pemikiran dalam menyikapi isu-isu kenegaraan secara objektif dan visioner, tutur Adnan Hamid.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News